Tim Advokasi: Tes Wawasan Kebangsaan KPK Penuh dengan Pelanggaran Hukum

oleh -3 views


TEMPO.CODan Jakarta – Simpan panggilan tim KPK Dia mengatakan, pelaksanaan Tes Wawasan Nasional oleh KPK terbukti melanggar hukum. Dia juga sangat dicurigai melakukan kejahatan.

"Temuan ORI menunjukkan adanya skenario pelanggaran hukum yang  menghasilkan TWK dan 75 Pegawai KPK dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)," kata tim advokasi dalam siaran persnya, Rabu, 21 Juli 2021.

Pernyataan ini dikeluarkan tim advokasi sebagai respons laporan hasil akhir Ombusdman RI soal TWK yang dilakukan KPK. Tim terdiri dari YLBHI, LBH Jakarta, PSHK, ICW, AMAR Lawfirm, LBH Mu PP Muhammadiyah, Visi Integritas Law Firm, Amnesty Internasional Indonesia, PUSAKO Univ Andalas, PUKAT UGM.

Tim advokasi mengatakan terbukti pula bahwa pelaku intelektual atas pelanggaran ini tidak hanya Firli Bahuri dan pimpinan KPK saja, akan tetapi turut melibatkan beberapa pejabat-pejabat tinggi kementerian/lembaga terutama Kepala BKN. "Maka dari itu diperlukan penyelidikan lebih lanjut afiliasi dan peran serta para pejabat tersebut."

Menurut tim advokasi, ada beberapa temuan penting yang disampaikan Ombudsman RI, antara lain pemalsuan informasi dan riwayat pesan (Tua) menunjukkan niat Pimpinan KPK untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut tim advokasi, mengingat perbuatan melawan hukum ini telah menyasar penyidik ​​bahkan 7 Kasatgas penyidik ​​yang menangani kasus-kasus besar, tindakan ini jelas merupakan bagian dari upaya untuk menghambat proses penyidikan (Penghalang keadilan) yang dilakukan KPK, misalnya kasus bantuan sosial atau suap ekspor benih lobster atau skkamul pajak.

“Berbagai pelanggaran hukum dan salah urus yang ditemukan oleh ORI seharusnya membuat putusan TMS sebagaimana tertuang dalam SK KPK No. 652 menjadi tidak berlaku,” kata tim advokasi.

Menurut tim, berbagai pelanggaran hukum seperti pemalsuan dan rambu Penghalang keadilan Perlu ditindaklanjuti oleh Polri dan KPK. Koalisi Masyarakat melaporkan Fairli Bahuri ke polisi dan menganggap laporan ORI itu cukup sebagai bukti yang menunjukkan bahwa laporan itu bisa dilanjutkan. “Tidak berckamu, Pimpinan KPK Atau pihak lain dapat dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor yang diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”