RUU PKS, Kontroversi dan Urgensinya

oleh -0 views



Faktanya, kekerasan (atau kejahatan) memang terjadi. Di sisi lain, ada perbedaan pkamungan dan persepsi tentang apa yang disebut kekerasan (dan kejahatan). Dewasa ini, apa yang disebut kekerasan seksual bukan sekadar ungkapan sederhana, melainkan sesederhana yang dipahami orang awam. Apalagi, “kekerasan seksual” telah menjadi arena wacana, budaya, bahkan pertarungan ideologis antar kelompok kepentingan.

Inilah dinamika yang terjadi dalam lingkup perdebatan dan perdebatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang masih berada di tangan DPR sebagai bagian dari undang-undangnya. Jauh dari mengkhawatirkan, dinamika semacam ini justru baik dan sehat dalam kehidupan sosial dan politik negara.

Sex and Violence mungkin merupakan novel tertua dalam sejarah manusia, setidaknya jika kita mengambil kisah Habel dan Qabel sebagai ilustrasi. Dalam perjalanan hidup manusia, seks mungkin merupakan hal yang sederhana. Namun, sebagai sebuah wacana, ia merupakan pkamungan yang kompleks berdasarkan sejarah dan dinamika kehidupan sosial manusia yang membentang berabad-abad atau bahkan ribuan tahun.

Agama memiliki pendapat tentang apa itu seks dan bagaimana hal itu dipahami dan dimanifestasikan. Begitu juga dengan sirkuit modern. Mereka bahkan melihat seks sebagai masalah yang bersinggungan dengan kekuatan untuk secara permanen mengontrol entitas tertentu.

Kemudian dialektika kehidupan modern melahirkan apa yang disebut seks. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata ini secara sederhana. Hussein Muhammad (2014) menyebutnya sebagai konsep keberadaan manusia yang mengandung aspek emosi, cinta, verifikasi, ekspresi, perspektif, dan orientasi terhadap tubuh lain. Dalam konteks ini, seksualitas merupakan ruang bagi budaya manusia untuk mengekspresikan dirinya kepada orang lain dengan makna yang sangat kompleks.

Pkamungan lain menyatakan bahwa seksualitas melibatkan dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis dan budaya. Akibatnya, kehidupan modern kemudian mengupas persoalan seksualitas, bukan sekadar persoalan aspek biologis. Namun, di zaman modern ini, nilai, norma, dan pkamungan konservatif tentang gender masih tetap ada dan eksis.

dua paradoks

Sebaliknya, kontroversi utama terkait RUU PKS tidak lagi ditemukan dalam pasal undang-undang tersebut. Oposisi yang kuat justru terletak pada skeptisisme tentang nilai dan agenda di balik munculnya isu dan kontroversi tersebut. Sebenarnya, perdebatan utama sebenarnya terletak pada apa itu gender dan apa pkamungan masing-masing kelompok mengenai istilah tersebut karena, mungkin, dari perspektif yang berbeda inilah perbedaan sikap terhadap RUU tersebut dihasilkan.

Kedua kelompok pendukung dan penentang RUU PKS mengklaim memiliki misi mulia menuju entitas bernama perempuan; Entitas yang dianggap telah menderita banyak kerugian dalam hubungan berbasis jenis kelamin. Namun, seperti disebutkan di atas, perspektif telah membuat tugas pemuliaan berbeda. Bagi yang mendukung, RUU PKS akan menyelamatkan banyak korban kekerasan seksual.

Sedangkan bagi yang menentang, mempertanyakan apa itu kekerasan dan mengapa kekerasan. Mengapa kejahatan seksual tidak menjadi masalah? Melalui dua daftar ini, kelompok-kelompok dengan latar belakang dan ideologi yang berbeda saling bertarung.

Pada titik ini, pkamungan dari kedua kubu ini disertai dengan paradoks yang berbeda. Bagi yang mendukungnya, kekerasan seksual sangat terlihat. Ratusan ribu data kekerasan tercatat di berbagai institusi. Bagi mereka, kekerasan meliputi pelecehan, penghinaan, diskriminasi, penganiayaan, dan diskriminasi yang berkaitan dengan aspek seksual.

Namun, bagi kelompok lawan, casting kekerasan adalah bias dan hasil dari cara pkamung yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan Timur bahkan nilai-nilai Tuhan. Istilah kekerasan merupakan perkembangan dari cara berpikir feminis dan cenderung sekuler. Cara berpikir yang benar telah membuka banyak ruang untuk pelecehan dan pelecehan, terutama terhadap perempuan, dan untuk seksualitas itu sendiri.

Di sisi lain, para pendukung berpendapat bahwa terjadinya kekerasan ditentukan oleh budaya patriarki. Suatu konsep sosial yang menempatkan laki-laki sebagai unsur utama atau pengendali, baik dalam konteks kepemimpinan politik, otoritas moral, hak-hak sosial, dan penguasaan harta benda. Budaya ini didukung dan dilestarikan oleh nilai-nilai, tradisi, dan (interpretasi) agama. Dalam perspektif budaya semacam ini, perempuan hampir selalu merupakan entitas subordinat, subordinat, atau subordinat. Di beberapa kalangan perempuan bahkan disebut sebagai sumber fitnah dan bencana.

Namun, bagi mereka yang menentang RUU PKS, dalam konteks tertentu, hal-hal tersebut justru merupakan bentuk perlindungan bagi perempuan agar terhindar dari pelecehan dan sejenisnya. Sebagai gambaran sederhana, pengaturan busana perempuan sebenarnya merupakan bentuk perlindungan bagi perempuan, bukan pengekangan. Demikian pula dengan perintah laki-laki atas perempuan, maka kewajiban laki-laki untuk melindungi perempuan. Bagi kelompok lawan, yang seharusnya setara antara laki-laki dan perempuan dalam ruang sosial adalah keselarasan, bukan kesetaraan.

Mencari kesamaan

Apa yang dilihat dari masing-masing kubu tampak sebagai bias atau pelanggaran dalam pemahaman dan sudut pkamung suatu nilai budaya. Kelompok pendukung melihat sisi gelap patriarki dalam seksualitas, terutama terhadap perempuan. Sementara itu, kelompok penentang berpendapat bahwa ada nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai dan stkamur Timur di balik penyusunan RUU PKS. Seperti disebutkan sebelumnya, apa yang terjadi dengan tindakan ini adalah pertarungan pkamungan.

Jadi, mengapa tidak mencoba mengubah perspektif untuk melihat sisi mana yang menjadi titik temu. Kedua kubu
Keduanya ingin memuliakan wanita. Sama-sama menghargai dan menghormati gender dan seksualitas. Kedua kelompok sama-sama menentang tindakan kasar, melecehkan atau berbahaya dalam kaitannya dengan seksualitas atau seksualitas. Jika demikian, mengapa tidak mencoba untuk menjauh dari semua kesamaan itu.

Padahal, perempuan adalah korban dominan dari hubungan seksual dalam kehidupan sosial kita. Mereka sering disebut “jatuh, kena tangga kok”. Dalam kasus perkosaan, misalnya, perempuan sering dicap “menyalahkan” padahal mereka adalah korbannya. Misalnya, dengan menggambarkan mereka berpakaian tidak pantas, berperilaku tidak pantas, dll. Dalam kasus perselingkuhan, wanita secara paradoks lebih unggul dari anak di bawah umur. Mereka disebut dengan istilah “pelakor” (laki-laki menggendong orang). Di sisi lain, ketentuan hukum yang berlaku saat ini masih lebih mengarah pada pelaku daripada korban. Itu juga hanya mengatur perzinahan, pemerkosaan dan aborsi. Inilah sebabnya mengapa korban sering merasa tidak terlindungi. Undang-undang seperti PKS dimaksudkan untuk lebih berorientasi pada korban dan memberikan kedudukan hukum bagi perangkat untuk dapat bertindak lebih banyak dalam tindakan pada isu-isu dalam konteks hubungan seksual yang berbeda.

Secara historis, persoalan seks dalam berbagai masyarakat sosial selalu menimbulkan masalah, baik dari segi perspektif maupun praktiknya. Di sinilah letak pentingnya dialog dan pendidikan dalam mengembangkan literasi tentang hubungan seksual dan berbagai pelanggaran dan ketidaksetaraannya. Melihat fenomena tersebut, kita membutuhkan undang-undang ini untuk melindungi korban dalam hubungan seksual dan menjaga martabat manusia, tanpa memkamung jenis kelamin.





Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *