PPKM untuk keadaan darurat harus lebih ketat, bukan hanya regulasi

oleh -0 views


JawaPos.com – Kesempatan perpanjangan PPKM darurat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar fasilitas kesehatan tidak runtuh. Pasalnya, ketersediaan tempat tidur rumah sakit saat ini sudah di atas 90 persen.

Padahal, ibu kota sendiri saat ini sedang bersiap menghadapi kasus aktif harian Covid-19 yang bisa mencapai 100.000 pasien. Meningkatnya jumlah kasus Covid-19 telah membanjiri rumah sakit dengan pasien. Banyak pasien yang akhirnya tidak mendapatkan pelayanan rumah sakit.

Bahkan PPKM darurat yang dipicu dan diperpanjang tidak sempurna karena masih memiliki kelemahan. Sebanyak 405 dokter meninggal dunia sejak pandemi Covid-19 melkamu Indonesia. Jumlah tersebut berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) per Minggu (27/6).

Sementara itu, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mengatakan hampir 1.000 perawat dinyatakan positif virus corona sejak libur Idul Fitri pada Mei 2021. Banyak relawan juga jatuh sakit. Meningkatnya jumlah pasien Covid-19 pada Juni 2021 membuat sejumlah rumah sakit berhenti menerima pasien karena kekurangan tempat tidur. Tenda darurat sudah mulai didirikan di halaman rumah sakit untuk menampung pasien Covid-19 yang tidak memiliki ruangan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Penanganan Covid-19 DPP PPNI Jajat Sudrajat menilai tidak masuk akal jika PPKM darurat dilaksanakan hanya di atas kertas tanpa implementasi yang tepat di lapangan.

“Ya, PPKM lebih tegas, bukan hanya soal regulasi, dan penegakan di bidang ini harus nyata, tegas dan sanksinya serampangan,” kata Gagat.

Sementara itu, ahli epidemiologi Universitas Griffith di Australia Dickie Bodman mengaku prihatin dengan perpanjangan pelaksanaan rencana darurat PPKM tidak dapat mengurangi runtuhnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Indonesia saat ini.

Meski Menteri Kesehatan (Minx) Budi Gonnady Sadikin berencana menambah sumber daya dan rumah sakit darurat, katanya, hal itu belum tentu merespons situasi tenaga kesehatan saat ini.

Baca juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Dalam Keadaan Darurat

Berbeda dengan Griffiths, ahli epidemiologi Universitas Indonesia Bando Ryuno meminta pemerintah memperpanjang masa darurat PPKM. Pasalnya, menurut Pandu, jumlah kasus virus corona di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Namun, terkait perpanjangan PPKM darurat hingga saat itu, Pandu menyerahkannya kepada pemerintah. “Bisa cepat (perpanjangan), bisa lama. Kalau mau cepat ya (kebijakan darurat PPKM) harus banget.”

Pandu juga menjelaskan, pemerintah harus melakukan sejumlah penilaian. Tidak hanya tentang kebijakan darurat PPKM, tetapi juga tentang tes, tracing dan imunisasi. Meski perpanjangan darurat PPKM itu ditolak sejumlah pedagang dan mahasiswa. Namun, sebaiknya pemerintah fokus pada perpanjangan PPKM darurat demi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Intinya masyarakat juga harus benar-benar teredukasi, jadi kenapa tidak makan di tempat, kumpul dan sebagainya. Itu harus dipahami semua kalangan.”

Apalagi, Pando mendesak pemerintah segera melakukan pengetatan. Dikatakannya, keadaan darurat PPKM saat ini hanya sebagai respon atas apa yang telah terjadi. Jangan menonton. Respons seharusnya dilakukan pada awal Juni.

“Tapi kami selalu terlambat. Sekarang darurat dan semua orang bingung,” kata Pando.

Ahli epidemiologi Universitas Gadja Mada (UGM), Payu Satria Wiratama, juga sepakat memperpanjang PPKM darurat. Namun, perpanjangan juga disertai dengan penyempitan gerakan.

“Harusnya diperpanjang tapi dengan syarat bisa mengurangi mobilitas baik di kawasan pemukiman, di tempat kerja maupun di tempat umum hingga 70 persen. Karena saat ini mereka belum bisa menurunkan mobilitas ke level itu, terutama di pemukiman. daerah,” kata Bayo.

“Kalau bisa dievaluasi, diperketat dan ditingkatkan pelaksanaannya, terutama di RT/RW dan permukiman, maka paling tidak (PPKM darurat) 2-3 minggu lagi,” ujarnya.

Bayo mengatakan pembatasan pergerakan penduduk di permukiman akan menjadi tantangan bagi pemerintah. Sosialisasi darurat PPKM kepada masyarakat juga perlu diperkuat oleh pemerintah.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *