Penilaian penghentian izin sawit, Wakil Menteri LHK: Kalau efektif, kita lanjutkan!

oleh -0 views
31088 klhk



31088 klhk

Suara.com – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih mengevaluasi moratorium penerbitan izin tanam kelapa sawit. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut perlu diperpanjang atau tidak.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alu Duhong mengatakan dalam briefing bertajuk ‘Indonesia’ sebagai Net Sink Forest and Land Use (FoLu) by 2030 by default, Rabu (21/7/2021).

Menurutnya, areal kelapa sawit saat ini cukup luas. Oleh karena itu, daripada membuka lahan baru, lebih baik meningkatkan hasil kelapa sawit dari lahan yang ada. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang lebih menekankan pada intensifikasi daripada ekspansi.

“Jadi sebenarnya penting untuk melanjutkan moratorium untuk mencapai net sink pada tahun 2030,” tambahnya.

Baca juga:
SIG Raih Sertifikasi Ekolabel Self-Declaration KLHK untuk Beton Ramah Lingkungan

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perencanaan Hutan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKTL) KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, mengatakan pihaknya masih melakukan kontak dengan Kementerian Koordinator Perekonomian soal moratorium tersebut.

“Kami dan Kemenko Perekonomian sedang membahas ini karena sudah ada upaya penyelesaian kelapa sawit di kawasan hutan,” kata Rwanda.

Sebagai informasi, kebijakan moratorium penerbitan izin budidaya kelapa sawit tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Izin Budidaya Kelapa Sawit.

Tujuan wakaf adalah untuk meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit di tanah air masih jauh dari kata baik. Mulai dari perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan lindung, pembukaan lahan di kawasan bernilai konservasi tinggi seperti kubah gambut, hingga regulasi yang berbelit-belit.

Pada tahun 2016 saja, luas lahan dengan izin tumpang tindih sekitar 3 juta hektar, yang berarti lebih dari satu perusahaan dapat memiliki lahan yang sama. Penyebab tumpang tindih izin lahan untuk perkebunan kelapa sawit adalah tidak adanya mekanisme verifikasi lahan.

Baca juga:
KLHK dengan tegas membatalkan kegiatan proyek karbon yang melanggar peraturan

Selain itu, tidak ada peta tunggal yang menjadi pedoman penerbitan izin, dan tidak ada koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam proses penerbitan dan pemantauan izin. Masalah-masalah tersebut menjadi prioritas yang harus diselesaikan dengan menghentikan penggunaan minyak sawit.





Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *