Pemerintah menambahkan 55,21 triliun rupee ke anggaran perlindungan sosial

oleh -0 views



WhatsApp Image 2021 07 20 at 8.57.41 PM

Jakarta (Antara) – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp 55,21 triliun untuk membantu masyarakat terdampak pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM).

“Lalu bagaimana dengan membantu masyarakat yang terdampak? Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 55,21 triliun,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang disiarkan di kanal YouTube di situs web sekretariat presiden pada Selasa malam.

Pemerintah menerapkan PPKM darurat di kabupaten di Jawa Bali dan 15 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

Dalam bentuk bantuan tunai, yaitu BST (Bantuan Sosial Tunai), Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT), PKH (Program Keluarga Harapan), serta bantuan sembako, bantuan jatah internet, dan subsidi listrik.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan insentif bagi usaha kecil informal senilai Rp 1,2 juta untuk sekitar satu juta usaha kecil.

“Saya sudah instruksikan kepada menteri terkait untuk segera menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang berhak,” kata Presiden.

Presiden mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa, untuk bersatu melawan COVID-19.

Baca Juga: Presiden: Pemerintah akan bagikan 2 juta paket obat gratis untuk COVID-19

Baca juga: Perdana Menteri Perintahkan Menteri Terkait Segera Salurkan Bantuan Sosial

Memang situasi ini sangat sulit, namun dengan usaha kita bersama, insya Allah kita akan segera terbebas dari COVID-19 dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dapat kembali normal, kata Presiden.

Sebelumnya, Menteri Keuangan di Surrey menjelaskan tujuan penerimaan bansos dan tambahan anggaran untuk sektor perlindungan sosial.

Yang pertama adalah Program Keluarga Harapan (PKH) atau PKH untuk sepuluh juta rumah tangga dengan perkiraan jumlah penerima manfaat 40 juta untuk jangka waktu 12 bulan dengan total anggaran Rp 28,3 triliun.

Kedua, Program Kartu Sembako untuk 18,8 juta rumah tangga dengan perkiraan total 75,2 jiwa dengan alokasi anggaran Rp49,89 triliun. Dengan setiap keluarga mendapatkan Rs 200.000/bulan selama 14 bulan.

Ketiga, Program Bantuan Beras Bolog, yaitu penyaluran beras 10 kilogram/KK kepada 28,2 juta keluarga atau 115,2 juta jiwa penerima bansos tunai dan kartu sembako dengan anggaran Rp 3,58 triliun.

Keempat: Program Bantuan Sosial Tunai untuk 10 Juta Keluarga yaitu 40 Juta Orang dengan anggaran sebesar Rp 300.000/keluarga, yang diperkenalkan pada Januari-Juni 2021 dengan total anggaran sebesar Rp 17,46 triliun.

Kelima, bantuan sosial tunai yang diusulkan oleh pemerintah provinsi untuk 5,9 juta keluarga penerima manfaat, usulan pemerintah provinsi tetapi belum dibantu oleh kartu sembako dan BST. Penerima akan mendapatkan Rs 200.000 / bulan selama 6 bulan dengan total anggaran Rs 7,08 triliun

Keenam, memberikan diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan 450 VA dan 900 VA hingga Desember 2021 dengan tambahan anggaran sebesar Rp 1,91 triliun sehingga total anggaran menjadi Rp 9,49 triliun.

Ketujuh, biaya bantuan Berlangganan Hingga Desember 2021 untuk 1,14 juta pelanggan. Ada tambahan anggaran sebesar Rp 20 miliar, sehingga total anggaran menjadi Rp 2,11 triliun.

Kedelapan, program kartu pra kerja dan bantuan tunjangan upah dengan total anggaran Rp 20 triliun untuk 8,4 juta peserta. Ada tambahan anggaran sebesar 10 triliun rupiah bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kesembilan, memberikan dukungan kuota internet untuk pelajar, mahasiswa, guru dan dosen hingga Desember 2021. Targetnya 38,1 juta pelajar, mahasiswa dan guru dengan total anggaran Rp 8,53 triliun.

Kesepuluh, BLT Desa dengan target 8 juta penerima manfaat mendapatkan manfaat sebesar Rp 300.000/bulan selama 12 bulan dengan total anggaran sebesar Rp 28,8 triliun.

Pemerintah memperpanjang masa darurat PPKM hingga 25 Juli 2021 dan mulai melonggarkan aturan pada 26 Juli 2021 jika jumlah kasus positif COVID-19 dan “tingkat hunian tempat tidur” di rumah sakit menurun.

Selain kabupaten di Jawa dan Bali, PPKM darurat juga berlaku di 15 kabupaten/kota lainnya, yaitu Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bkamur Lampung, Kota Pontianak, Manokwari, Kota Sorong, dan Kota Batam. Kota Puntang, Kota Bukittinggi, Prao, Kota Padang, Kota Mataram dan Kota Medan.

Baca juga: Menkeu Bebaskan Pajak Impor Barang Kebutuhan COVID-19

Reporter: Deska Lydia Natalia
Editor: Chandra Hamdani Noor
Hak Cipta © Antara 2021


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *