Menunggu keputusan tindak lanjut darurat PPKM, pengusaha berharap mereka peduli

oleh -1 views


CpzLab.com – Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Jakarta (Hippi) Sarman Simangurang mengatakan para pengusaha akan menghadapi kondisi yang sangat berat jika kebijakan darurat PPKM diperpanjang. dalam.

“Dari sisi bisnis, perpanjangan ini tentu saja semakin sulit, tetapi kami juga tidak memiliki opsi untuk terus mendukung kebijakan ini sampai kami dapat dengan cepat mengatasi badai ini,” katanya di Jakarta, Selasa (20) . / 7).

Para pengusaha sendiri kini menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait perpanjangan PPKM darurat tersebut. Menurut Sarman, jika diperpanjang hingga enam minggu ke depan, seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pengusaha akan merasa keberatan.

Sedangkan jika diperpanjang hingga akhir Juli, pengusaha bisa mulai menghitung ulang hambatan arus kas (uang mengalir).

“Kami sadar jumlah kasus Covid-19 masih tinggi yaitu 34 ribu, yang berarti pemerintah tidak punya pilihan selain memperpanjang status darurat PPKM. Mudah-mudahan jika ada perpanjangan hingga akhir Juli nanti, ketahanan pelaku usaha akan tetap kuat dan tidak akan memberikan pembenaran berupa PHK.”

Sarman juga berharap pemerintah dapat memberikan insentif khusus bagi UMKM selama PPKM darurat. Pasalnya, UMKM seperti warung makan di gedung perkantoran, pedagang keliling, warung mie/bakso, salon, pedagang kaki lima dan masih banyak jasa lainnya seperti pedagang/jasa handphone di mall praktis tidak bisa berjualan atau beroperasi.

“Harus ada bantuan khusus agar mereka bisa bertahan,” tambahnya.

Sarman berharap setelah keadaan darurat, Indonesia mampu mengendalikan dan menekan penularan Covid-19. Selain pemerataan jumlah orang yang divaksinasi, terutama di provinsi-provinsi yang memimpin perekonomian, pemerintah dapat menarik rem darurat dan mengendurkan berbagai kegiatan ekonomi dan masyarakat.

“Dengan mulai bergairahnya berbagai kegiatan ekonomi, konsumsi rumah tangga akan meningkat, dan pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat perlahan tapi pasti, terutama pada kuartal III 2021 yang menargetkan sekitar 4 persen,” katanya.

Pemerintah juga dituntut untuk mengeluarkan kebijakan yang akan memudahkan dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan modal kerja dengan skema khusus.

“Mengapa menggunakan skema kepemilikan karena jika menggunakan skema perbankan murni, banyak pelaku komersial/UMKM/usaha tidak akan dapat memenuhi persyaratan terutama dalam hal uang mengalirYang tidak pasti dari tahun lalu sampai sekarang.”




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *