Kejagung menang praperadilan atas penyitaan barang bukti di Asabri: CPZLAB Nasional

oleh -1 views
kejagung menangkan praperadilan terkait penyitaan barang bukti kasus asabri


Jakarta – Tim Jaksa Penuntut Umum untuk penyidikan Jaksa Penuntut Umum Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan telah memenangkan sidang pendahuluan atas permohonan yang diajukan oleh tim pengacara dari firma hukum Fajr Gora & Associates.

Sidang pendahuluan menyatakan bahwa penyitaan 6 (enam) bidang tanah dan/atau bangunan tidak sah di Desa Gidangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Di atas lahan tersebut berdiri sebuah bangunan yang dikenal sebagai Hotel Brother Inn Sukoharjo dengan pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) bernama PT. Graha Solo Dlobo.

Sebidang tanah dan/atau bangunan menurut Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8893 seluas 488 meter persegi dan terletak di Desa Katurtungal, Kecamatan Depok, Kabupaten Solomon, Provinsi Yogyakarta dan di atasnya terdapat sebuah bangunan yang dikenal dengan nama Saudara Inn Babarsari Hotel dengan pemegang hak atas nama Jimmy Tjokrosaputro.

Oleh penyidik ​​pada Kejaksaan Agung untuk Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung untuk mengusut tindak pidana korupsi di PT Asabri.

Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal Ahmed Siouti, SH.MH. , NS. , MH. , dengan bantuan perekam alternatif Muhammad Hosna, SH.MH. Dihadiri oleh terdakwa berdasarkan surat perintah Jaksa Penuntut Umum Pidana Khusus No.: Prin-151/F/FD.2/07/2021 tanggal 7 Juli 2021. Sidang dimulai dengan pembacaan permohonan pendahuluan. , jawaban responden, bukti, kesimpulan dan keputusan.

Sedangkan pertimbangan hakim dalam putusan pada dasarnya adalah sebagai berikut:

Sebuah. Dengan melihat konjugasi “dan atau” dari ayat (2) Pasal 129 KUHAP pada website resmi Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, konjungsi “dan/” dapat menjadi diartikan sebagai “dan” dapat juga diartikan sebagai “atau” yang artinya tidak perlu kehadiran kepala desa atau lurah karena dapat dihadiri atau tidak dihadiri oleh lurah/lurah, sehingga sita dilakukan oleh penyidik ​​tanpa kehadiran dan pencatatan. Penyitaan yang tidak ditandatangani oleh kepala desa dapat dibenarkan/Kepala lingkungan secara sah sepanjang barang sitaan diserahkan secara sah. menjadi kepala desa/lurah adalah suatu keharusan;

B Mengingat Pasal 129 Ayat (4) KUHAP, penerimaan barang/barang sitaan sama dengan turunan dari catatan;

c. Setelah ditilik dari Jaksa Penuntut Umum No. 021/A/JA/09/2015 tentang kedudukan penuntut umum dalam menghadapi tindak pidana korupsi praperadilan hanya mengikat kejaksaan sebagai bahan pelapor komando, bukan kewajiban terdakwa kepada pemohon kecuali diatur oleh hukum acara pidana

Dr.. Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) Huruf E KUHAP bahwa tergugat mengambil alih tanah sewa milik penggugat ketiga tidak melanggar hukum karena termasuk dalam pokok bahasan pemeriksaan pokok perkara. kasus.

Berdasarkan hal tersebut di atas, hakim praperadilan tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melepaskan diri dari putusan amar berikut:

Sebuah. ajudikasi atas permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

B Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Dengan demikian, penyitaan yang dilakukan oleh tim penyidik ​​Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan adalah penyitaan yang sah dan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku (K/3-3-1).



Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *