Jokowi minta sponsori pimpinan BKN dan KPK yang gagalkan pegawai TWK 75

oleh -0 views


CpzLab.com Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pembinaan kepada lima pimpinan perusahaan, jika tindakan korektif terkait hasil pelanggaran administratif atau mismanagement dalam proses pelaksanaan Tes Wawasan Nasional (TWK) tersebut. tidak ditanggapi dalam waktu 30 hari. Lima pimpinan yang terlibat adalah Ketua KPK, Ketua BKN, Ketua Jaringan Lokal, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Menteri PANRB.

“Presiden perlu memberikan pembinaan kepada Ketua KPK, Ketua BKN, Ketua LAN, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri PAN-RB untuk meningkatkan kebijakan dan manajemen kepegawaian yang diarahkan pada prinsip kebaikan,” kata Ombudsman RI Robert Na Indy Hadir dalam jumpa pers online, Rabu (21/7).

Robert berharap sebagai kepala negara, Jokowi akan mengalihkan status pegawai KPK menjadi pegawai negeri sipil negara (ASN). Selain itu, ia dapat memantau tindakan korektif BKN untuk pengembangan manajemen kepegawaian, khususnya terkait mekanisme, perangkat dan persiapan asesor terkait pemindahan status pegawai menjadi pegawai ASN di masa mendatang.

“Untuk mencapai pengelolaan SDM yang unggul, presiden perlu memastikan bahwa uji wawasan kebangsaan dilaksanakan di setiap proses pengelolaan ASN sesuai dengan stkamur yang telah ditetapkan,” kata Robert.

Dia menegaskan akan melakukan koreksi kepada KPK dan BKN terkait dugaan salah urus dalam proses pelaksanaan TWK. Tindakan korektif yang akan dilakukan KPK memberikan penjelasan kepada pegawai KPK mengenai akibat pelaksanaan TWK dan hasilnya berupa keterangan atau dokumen hukum.

“Kedua, hasil TWK tersebut harus dijadikan masukan untuk tindakan korektif dan tidak boleh dijadikan dasar pemecatan terhadap 75 pegawai yang dianggap tidak memenuhi syarat,” kata Robert.

Redaktur: Dinarsa Kurniawan

Reporter: Mohamed Radwan




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *