Gugus tugas menghimbau agar perubahan ketentuan PPKM disesuaikan dengan dinamika Covid-19 nasional

oleh -2 views
1626928128 statik.tempo .co


CpzLab.comDan Jakarta – Ketua Tim Ahli Gugus Tugas Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, perubahan istilah ‘darurat’ dan ‘sebagian’ dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Yang kini diklasifikasikan menjadi level 1 hingga 4, disesuaikan dengan dinamika situasi Covid-19 nasional

"Penting untuk diketahui, perubahan kebijakan yang dilakukan berupaya untuk menyesuaikan dengan dinamika kondisi Covid-19 nasional," kata Wiku Adisasmito, Kamis, 22 Juli 2021.

Menurut dia perubahan istilah tidak dapat dihindari pemerintah dalam perubahan kebijakan dan menghindari kesalahpahaman yang ada dari kebijakan sebelumnya. Wiku berujar Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 di wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Nomor 23 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro.

"Pada prinsipnya pemerintah memberlakukan PPKM Level 4 yang sebelumnya merupakan PPKM darurat di 139 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sedangkan PPKM mikro diterapkan untuk wilayah RT/RW berzona merah atau yang memiliki kasus konfirmasi positif Covid-19 lebih dari lima rumah," katanya.

Wiku mengatakan, PPKM mikro semakin diperketat, dalam pelaksanaannya menjadi PPKM tingkat 3 yang telah diterapkan di 28 provinsi/kota di luar Jawa Bali dan PPKM mikro di tingkat desa. “Rincian penataan barang pada prinsipnya tetap sama,” katanya.

Adapun daerah lain, itu akan diterapkan PPKM Atas dasar kelurahan/kelurahan dan PPKM mikro di tingkat desa atau kelurahan. Wiku mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkomitmen untuk menyediakan tempat isolasi pusat dengan pemerintah daerah sebagai upaya untuk memastikan proses isolasi dipantau dan dilakukan sesuai prosedur dalam rangka mendukung pengendalian Covid-19 di daerah.

Baca juga: Tingginya kasus COVID di tengah darurat PPKM, itu penjelasan pemerintah