Epidemiologi pesimis Perpanjangan PPKM dalam situasi darurat dapat mengurangi kasus

oleh -0 views


CpzLab.com Untuk menekan angka positif Covid-19 di Tanah Air, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperpanjang penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli mendatang.

Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dickie Bodman, mengakui perpanjangan status darurat PPKM selama lima hari tentu tidak efektif menurunkan kasus Covid-19 di negara tersebut.

“Tentu tidak realistis, bisa turun dalam seminggu, kecuali ada strategi diving PPKM yang ekstrim melalui peningkatan 3T yang luar biasa,” kata Dickey saat dikonfirmasi, Rabu (21/7).

Jumlah tes Covid-19 di negara itu turun. Misalnya, pada (17/7) jumlah orang yang diperiksa mencapai 188 ribu. Kemudian menurun pada (18/7) sebanyak 138 ribu. Kemudian pada 19 Juli, pemerintah hanya melakukan 127.000 tes.

Menurut Dickey, pengujian harus ditingkatkan, bahkan tidak dikurangi oleh pemerintah. Karena semakin banyak tes maka akan ada orang yang positif Covid-19 sehingga bisa mencegah penularan.

“Bagaimana kita bisa melenyapkan musuh jika kita tidak menemukan musuh?” katanya.

Oleh karena itu, Dickey memohon kepada pemerintah untuk terus meningkatkan pengujian bagi masyarakat. Karena semakin banyak orang yang diuji, pemerintah dapat mengambil tindakan pencegahan.

“Jadi menemukan virus ini kuncinya dalam menguji setidaknya satu juta orang. Agar kita bisa menghindari penutupan dan jebakan PPKM, ini harus konsisten.”

Baca juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Dalam Keadaan Darurat

Diketahui, pada masa tanggap darurat PPKM di Pulau Jawa Bali, Indonesia mencatat rekor kasus tertinggi pada 15 Juli 2021, dengan 56.757 kasus penularan.

Jumlah penularan Covid-19 juga terus menurun. Hingga hari ini, Selasa 20 Juli 2021, tercatat 38.325 kasus positif.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa mulai 26 Juli 2021, pemerintah akan membuka PPKM darurat secara bertahap. Namun, hal itu dilakukan jika kasus Covid-19 dikatakan mulai menurun.

“Jika tren kasus terus menurun, pada 26 Juli 2021, pemerintah akan membukanya secara bertahap,” kata Jokowi.

Jokowi mengakui, penerapan darurat PPKM yang dimulai pada 3 Juli 2021 merupakan kebijakan yang tak terhindarkan. Kebijakan yang akan diambil pemerintah meski terkesan sangat berat. Langkah ini diambil untuk mengurangi penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat akan rawat inap.

Jokowi mengatakan keberhasilan PPKM darurat dapat dilihat dari data jumlah kasus dan jumlah tempat tidur rumah sakit yang menurun.




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *