Bukan Anis, Kapolres Fadil yang pertama mengusulkan agar pelaku di Jakarta dihukum mati

oleh -1 views
46173 polda metro jaya irjen pol fadil imran dan gubernur dki jakarta anies baswedan



46173 polda metro jaya irjen pol fadil imran dan gubernur dki jakarta anies baswedan

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukanlah orang pertama yang memprakarsai sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan di ibu kota. Usulan ini pertama kali dilontarkan Kapolres Metro Gaya Irjen Pol Fadel Imran.

Hal itu terungkap dalam rapat Badan Peraturan Daerah (Bapemberda) DPRD DKI, Kamis (22/7/2021). Rapat yang membahas Kajian Ulang Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 itu mempertemukan Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta untuk membahas usulan tersebut.

Kabag Hukum Polda Metro Jaya Kombes Adi Ferdian yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, Fadil awalnya menyurati Anies sejak Januari lalu untuk mengkaji Perda.

“Pak Kabolda Metro Gaya, Pak Fazil Imran, pada Januari 2021 menulis surat kepada Pemprov DKI tentang perlunya merevisi Perda ini,” kata Adi di lokasi, Kamis (22/7/2021).

Baca juga:
Anees keluarkan SK putusan, ini perbedaan PPKM darurat dengan PPKM level 4 di Jakarta

Fazel, bernama Adi, menilai warga Jakarta masih kesulitan menerapkan protokol kesehatan. Apalagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pengawas peraturan ini memiliki beberapa keterbatasan.

“Selain terbatasnya jumlah Satpol PP, dampak terhadap masyarakat terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan jauh lebih sedikit,” ujarnya.

Laju penularan Covid-19 yang saat ini meningkat drastis juga karena ketidakpatuhan masyarakat. Meski sudah ada faktor lain akibat mutasi virus Covid-19 seperti varian delta dan sejenisnya yang sedang merebak di masyarakat.

“Inilah yang membuat upaya kami semakin kuat kepada pemerintah provinsi untuk menyempurnakan organisasi daerah ini,” ujarnya.

Untuk berbagai alasan tersebut, polisi memandang perlu untuk menerapkan sanksi pidana kepada pelanggar protokol kesehatan. Orang akan lebih enggan untuk melanggar dan mematuhi aturan ini.

Baca juga:
Anies Keppgub PPKM Level 4 Rilis, Ini Aturan Lengkapnya

Selain itu, permintaan perubahan materil seperti ancaman pidana penjara untuk menjadikan Satbul Polri sebagai penyidik ​​dikatakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).





Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *