Bisakah Anda menggandakan, mengapa konsultan UI mengundurkan diri dari komisaris Belt and Road Initiative?

oleh -2 views
ekspor alkes peluang ri di pasar as pasca kemenangan biden cnbc indonesia tv 169



ekspor alkes peluang ri di pasar as pasca kemenangan biden cnbc indonesia tv 169

Jakarta, CNBC Indonesia– Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Ari Kuncoro mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelum pengunduran diri ini, banyak pembahasan mengenai rangkap jabatan yang dijabatnya dan kini juga menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia.

Hal itu dinilai melanggar aturan karena Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang User Interface Act Pasal 35, melarang Rektor dan Wakil Rektor merangkap jabatan. Larangan rangkap jabatan ini berlaku bagi pejabat Satuan Pendidikan lainnya, pejabat instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD atau pejabat khusus, anggota partai politik atau organisasi afiliasi, atau pejabat jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan UI.

Ari menjadi sorotan karena menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama BBRI sejak tahun 2020. Sebelumnya terungkap juga pernah menjabat sebagai Ketua/Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) periode 2017-2020. .

Di tengah kontroversi tersebut, Presiden Joko Widodo menandatangani PP 75/2021 yang menjadi perubahan atas PP 68/2013 yang diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

UU UI versi baru menghapus larangan bahwa konsultan tidak boleh bertanggung jawab di BUMN/BUMD swasta. Istilah “resmi” juga mencakup komisaris, jabatan yang juga dijabat oleh Presiden UI Ari Konkoro. Kini undang-undang versi baru tersebut menghalangi konsultan untuk merangkap sebagai pengelola di BUMN/BUMD/swasta.

Meski PP baru-baru ini diterbitkan, pakar hukum tata negara Universitas Andalusia Feri Amsari mengatakan Peraturan Pemerintah 75 Tahun 2021 tentang Anggaran Dasar Universitas Indonesia (UI) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli, tidak berlaku surut.

Meski ada regulasi baru, Ari Konkoro masih belum bisa menjabat Wakil Komisaris di BUMN.

“Jika Ari Konkoro tetap menjadi konsultan UI, maka undang-undang ini berlaku surut. Padahal secara konstitusional, suatu aturan tidak bisa berlaku surut, baik menguntungkan atau merugikan seseorang,” kata Ferry dari CNNIndonesia.com, Kamis. 7/2021).

Jika Ari tidak mundur sebagai wakil komisaris BUMN, anehnya, karena dia tidak dilantik di bawah undang-undang baru dan pelanggaran tidak terjadi selama undang-undang baru.

Surat pengunduran diri Ari Konkoro juga diterima Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia dan perusahaan telah diberitahukan secara resmi. Pengunduran diri tersebut terungkap dalam keterbukaan informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada 22 Juli 2021.

“Dalam hal ini, Perusahaan akan menempuh sesuai dengan syarat dan prosedur,” tulis BRI hari ini.

[Gambas:Video CNBC]

(dop / dub)





Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *