Apa perbedaan antara PPKM Rules Level 3-4 dan PPKM Contingency?

oleh -1 views
71735 jakarta berstatus ppkm level 4



71735 jakarta berstatus ppkm level 4

Suara.com – Kini, pemerintah telah memutuskan bahwa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak lagi menggunakan istilah darurat, melainkan menjadi PPKM level 3 dan 4. Lantas, apa perbedaan antara PPKM level 3-4 dengan PPKM darurat?

Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 yang mulai berlaku pada Rabu (21/7/2021). Nantinya, jika penanganan Covid-19 membaik, maka pengetatan di wilayah akan dilonggarkan ke level 3-1.

Perbedaan antara PPKM level 3-4 dan PPKM darurat

Ada yang penasaran bagaimana aturan PPKM Level 4. Secara umum, aturan PPKM Level 4 tidak berbeda dengan PPKM Darurat seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2021.

Baca juga:
Puan Maharani: Lima hari ke depan krusial, PPKM Darurat jangan berpuas diri!

Contoh aturan supermarket, supermarket dan sembako yang masih diwajibkan hingga pukul 20.00. Kapasitas mereka juga terbatas, yakni hingga 50 persen dengan protokol sanitasi yang ketat.

Begitu juga dengan aturan rumah ibadah yang tidak boleh beribadah berjamaah. Juga, restoran atau tempat makan tidak diperbolehkan untuk menyajikan makanan di tempat.

Perbedaan antara PPKM Level 3-4 dan PPKM Darurat terletak pada aturan kebijakan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) untuk sektor-sektor kritis dan esensial. Inmendagri No. 22 Tahun 2021 merinci persentasenya, sebagai berikut:

1- Pelaksanaan kegiatan di sektor-sektor utama seperti:

  1. Keuangan dan perbankan hanya mencakup asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga keuangan (berorientasi pada layanan fisik dengan klien)
  2. Pasar Modal (berorientasi pelanggan dan operasi pasar modal yang baik)
  3. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, pusat data, internet, layanan pos, dan media yang terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.
  4. Berurusan dengan keramahan selain karantina
  5. Industri berorientasi ekspor dimana perusahaan harus memberikan bukti dokumen contoh Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan harus memiliki Izin Usaha dan Mobilitas Kegiatan Industri (YUMKE)

Ini dapat bekerja dalam kondisi berikut:

Baca juga:
Penyuluhan PPKM dalam keadaan darurat, kebutuhan masyarakat harus terpenuhi

  1. Untuk huruf A dapat bekerja dengan kapasitas maksimal 50% staf untuk site yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, dan 25% untuk jasa manajemen perkantoran untuk menunjang operasional.
  2. Untuk huruf (b) sampai (d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf
  3. Untuk huruf E dapat dioperasikan dengan kapasitas maksimal hanya 50% staf di fasilitas produksi/pabrik, dan 10% untuk jasa manajemen perkantoran untuk mendukung operasional.

2. Dasar-dasar di Sektor Pemerintahan:





Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *