Anees usul mengkaji Perda Covid-19 dan kemungkinan memenjarakan pelanggar dan pengusaha di kafe

oleh -0 views



67961 gubernur dki jakarta anies baswedan

Suara.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19. Salah satu aturan yang akan diubah adalah sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan.

Pembahasan usulan Anees itu rencananya akan dimulai pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta sore ini. Anies akan memberikan penjelasan terkait usulan tersebut.

Berdasarkan draf proposal yang diterima, Anis meminta aturan dan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar masker. Jika hal ini diulangi, ia akan dikenakan hukuman penjara tiga bulan atau denda Rp 500.000.

Tidak hanya itu, hukuman tiga bulan penjara juga berlaku bagi pengusaha di bidang transportasi, termasuk penyedia jasa taksi online. Jika ada pelanggaran lelucon, denda 50 juta rupee atau tiga bulan penjara akan dikenakan.

Baca juga:
6,64 juta penduduk DKI Jakarta telah menerima dosis pertama

Terakhir, ketentuan yang sama juga berlaku bagi pengusaha di warung makan, kafe, restoran dan sejenisnya. Jika melanggar aturan, hukuman maksimal bisa tiga bulan penjara atau denda Rp50 juta.

Berikut usulan revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta tentang sanksi bagi pelanggar:

Pasal 32

(1) Setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan topeng setelah dipidana berupa perbuatan sosial atau pidana denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 ( tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(ii) Pelaku komersial, pengelola, penyelenggara atau orang yang bertanggung jawab atas kantor/tempat, tempat komersial, tempat industri, hotel/akomodasi lain yang sejenis dan tempat wisata yang mengulangi tindakan melanggar Protokol Pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi sanksi berupa Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf F, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Baca juga:
Lelucon paling durhaka di Jakarta, Ferdinand Sender Anis: Penguasa tidak bisa bekerja

(iii) perwakilan usaha, direktur, operator, atau penanggung jawab angkutan umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi online yang mengulangi perbuatan melanggar Protokol Pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) Huruf C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *