Anees mengusulkan hukuman pidana bagi pelaku lelucon dan departemen setuju: Ini untuk kepentingan bersama

oleh -0 views



28271 pemilihan wagub dki

Suara.com – Wakil Presiden Republik Demokratik Rakyat Jakarta, Muhammad Tawfiq, memberi lampu hijau terkait rencana Gubernur Anis Baswedan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggar protokol kesehatan. Dia mengatakan anggota parlemen ibukota tidak mempermasalahkan usulan Anis.

Sanksi pidana yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19 sudah diserahkan ke DPRD. Anis juga menyampaikan penjelasan terkait permintaan tersebut dalam rapat paripurna di gedung Republik Rakyat Demokratik Korea.

Tawfiq meyakini tidak ada oposisi dari anggota dewan. Karena organisasi ini dibuat untuk masyarakat luas.

Usai rapat paripurna, Senin (21/7/2021), Tawfiq mengatakan, “Insya Allah saya setuju karena ini untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan Jakarta ke depan dan kesehatan masyarakat.”

Baca juga:
Anees usul mengkaji Perda Covid-19 dan kemungkinan memenjarakan pelanggar dan pengusaha di kafe

Salah satu usulan Anees adalah menjadikan Pengelola Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai penyidik ​​proses pelanggaran sebagai polisi.

Menurut Tawfiq, usul ini bisa dilaksanakan karena undang-undang mengizinkannya.

“Ada ketentuan PNS bisa diperiksa,” kata politikus Grendra itu. “Tentu tidak semua PNS.”

Nantinya, petugas seperti Satpol PP tidak akan memutuskan apakah akan menghukum atau tidak. Akan ada hakim yang menjalankan persidangan bagi pelanggar lelucon.

Ia menyimpulkan: “Hakim yang memutuskan tindak pidana. Jadi ini penguatan Perda 2 tentang sanksi. Kemarin hanya administrasi. Tapi jelas juga tidak membuat jera.”

Baca juga:
Usul Revisi Perda Covid-19, Anies Ingin Tingkatkan Kewenangan Satpol PP




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *